fbpx

Sempat tertunda, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana melakukan rapat hari ini, Rabu (21/11/2018), untuk membahas kelanjutan nasib PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux yang membawahi layanan internet 4G nirkabel, Bolt, terkait izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz.

Usai menggelar rapat dengan jajaran direksi, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio yang dipakai. Maka terhitung tanggal 21 November 2018, PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt) dan PT Jasnita Telekomindo tidak memiliki frekuensi lagi untuk menggelar layanan ke masyarakat Indonesia.

Dilansir dari laman detik.com, Kominfo menegaskan jika ingin kembali menggunakan frekuensi di 2,3 GHz, maka kedua perusahaan tersebut harus melalui proses lelang dan belum tentu menempati spektrum yang diinginkan.

Perusahaan anggota dari Lippo Group ini sengaja ditutup Kominfo setelah menunggak kewajiban membayar BHP frekuensi radio di 2,3 GHz untuk tahun 2016 dan 2017. Jumlah tunggakan pokok dan dendanya masing-masing Rp 364.840.573.118 (Rp 364 miliar), sedangkan Bolt menyentuh angka Rp 343.576.161.625 (Rp343 miliar).

Selain itu diketahui kedua perusahaan tersebut belum menunaikan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio tahun 2016 dan 2017 dengan tunggakan plus denda total Rp 708 miliar.

Selain First Media dan Bolt, ada PT Jasnita Telekomindo yang juga macet kewajiban membayar BHP frekuensi radio. Tercantum di laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Broadband Wireless Access (BWA) 2,3 GHz dalam tabel “Kewajiban Pembayaran BHP Frekuensi Radio” yang dirilis Kominfo, tunggakan plus denda Jasnita mencapai Rp 2,197 miliar.

Related image

merdeka.com

Sementara sebagai informasi, Jasnita merupakan operator BWA yang menggunakan frekuesi Zona 12 untuk wilayah Sulawesi bagian Utara. Perusahaan ini didirikan oleh Samuel Abrijani Pangerapan yang notabene nya menjabat sebagai Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Baca Juga: Ketahui Program Dana Pensiun Sejak Dini, Mulai Dari Kelebihan Hingga Kekurangannya

Meski begitu, sesuai dengan peraturan yang ada, apabila ada operator yang mengunggak BHP frekuensi maksimal selama 24 bulan, maka akibatnya pemerintah pusat berhak mencabit izin penggunaan frekuensi tersebut. Hal itulah yang kini terjadi pada ketiga perusahaan PT First Media Tbk (KBLV), Bolt, dan Jasnita saat ini.

Internet Tercepat

Berbicara tentang frekuensi dan kecepatan internet, dilansir dari laman CNBC Indonesia sepertinya kita akan diingatkan bahwa Indonesia masih tertinggal oleh negara-negara maju yang rata-rata sudah mencapai 29,92 Mbps yang diraih oleh negara Swiss pada urutan ke 10. Disusul dengan Hungaria pada posisi ke 9 dengan kecepatan rata-rata 34,01 Mbps, lalu Luksemburg dengan kecepatan 35,14 Mbps. Di posisi ke tujuh ada Belanda dengan kecepatan 35,95 Mbps, dan Belgia dengan 36,71 Mbps.

Kominfo Rapat Hari Ini, Bahas Nasib First Media dan Bolt

www.cnbcindonesia.com/

Sementara diurutan ke lima ada Rumania dengan kecepatan internet rata-rata 38,60 Mbps, kemudian Norwegia 40,12 Mbps, lalu disusul Denmark 43,99 Mbps. Di posisi kedua ada Swedia dengan 46,00 Mbps dan posisi teratas dipegang oleh negara Singapura dengan kecepatan internet rata-rata mencapai 60 Mbps.

Tentu kecepatan internet negara di atas dapat dimaklumi karna kemajuan teknologi serta luas suatu negara. Posisi Indonesia dengan rata-rata kecepatan 7,2 Mbps ternyata masih di atas India dan Filipina untuk urutan negara Asia Pasifik,

Categories: Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *