fbpx

Aturan Lengkap Uang Elektronik Terbaru Dari BI (Bank Indonesia)

Bank Indonesia (BI) menyesuaikan peraturan tentang uang elektronik melalui PBI No.20/6/2018. Ada 15 pokok peraturan di dalam PBI tersebut yang disesuaikan.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko menjelaskan, hadirnya penerbitan uang elektronik ini dilatarbelakangi oleh model bisnis uang elektronik yang semakin bervariasi, penyelenggaraan uang elektronik yang perlu didasarkan pada kondisi keuangan yang baik, keterkaitan penyelenggaraan uang elektronik dan kegiatan bisnis lain yang semakin erat dan kompleks.

“Selain itu karena adanya disparitas kinerja penyelenggara berizin dan makin beragamnya pihak yang mengajukan uang elektronik,”ujar dia dalam acara media briefing di Bank Indonesia, Senin (7/5/2018).

Adapun 15 pokok peraturan tersebut, yakni:

  1. Prinsip penyelenggaran uang elektronik

Onny menjelaskan, penyelenggaran uang elektronik ini harus memiliki lima prinsip, yaitu tidak menimbulkan risiko sistemik, operasional berdasarkan kondisi keuangan yang sehat, penguatan perlindungan konsumen,usaha yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme

  1. Uang Elektronik Open Loop dan Closed Loop

Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.
Kewajiban izin dikecualikan bagi pihak yang bertindak sebagai Penerbit UE Closed Loop dengan jumlah dana float kurang dari Rp 1 miliar

  1. Pengelompokkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

Kelompok penyelenggara terdiri dari front end dan back end. Front end terdiri dari penerbit, penyelenggara payment gateway, acquirer, penyelenggara dompet elektronik dan penyelenggara transfer dana. Sedangkan back end terdiri dari dari principal, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara switching dan penyelenggara switching.

  1. Persyaratan Umum Penyelenggara Uang Elektronik

Pihak yang mengajukan izin sebagai penyelenggara adalah bank atau lembaga selain bank yang berbentuk perseroan. Kemudian harus memenuhi kelembagaan hukum, kelayakan bisnis dan operasional serta tata kelola, risiko dan pengelolaan

  1. Minimum Modal Disetor

Minimum modal disetor bagi penerbit selain bank adalah minimal Rp 3 miliar. Penerbit berupa lembaga selain bank wajib meningkatkan modal disetor seiring dengan peningkatan jumlah dana float.

  1. Komposisi Saham Penerbit

Komposisi kepemilikan saham bagi penerbit berupa lemabga selain bank harus paling sedikit 51% dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

  1. Representations and warranties

Bank atau LSB yang mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara harus menyampaikan pernyataan dan jaminan (representation and warranties)

  1. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

BI dapat memproses penilaian kemampuan dan kepatutan dalam memproses pemegang saham pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan hal lainnya.

  1. Kepemilikan Tunggal

Setiap pihak dilarang:
a. menjadi PSP pada lebih dari 1 Penyelenggara LSB yang masing-masing memiliki izin PJSP yang sama; dan/atau
b. menjadi PSP pada lebih dari 1 Penyelenggara LSB dalam kelompok PJSP yang berbeda.

PSP yang dimaksud adalah PSP berupa perorangan dan badan hukum bukan Bank.

  1. Holding Period

Penyelenggara berupa LSB dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya PSP Penyelenggara selama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan kecuali dalam kondisi tertentu dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

  1. Dana Float

Penempatan dana floating minimal 30% di kas BUKU IV atau di giro bank BUKU IV bagi bank selain BUKU IV. Sedangkan 70% ditempatkan surat berharga yang diterbitkan pemerintah atua Bank Indonesia.

  1. Cross Border Transaction

Uang elektronik yang diterbitkan di luar wilayah NKRI hanya dapat ditransaksikan di wilayah NKRI dengan menggunakan kanal pembayaran yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.

  1. Peningkatan limit uang elektronik

Untuk uang elektronik registered tercatat, limit dananya maksimal Rp 10 juta.

  1. Pengawasan Terintegrasi

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara UE, yang meliputi: Pengawasan tidak langsung, Pengawasan langsung (on-site visit)

Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap: penyelenggara, perusahaan induk , perusahaan anak, pihak yang bekerja sama, pihak terafiliasi lain terutama yang melakukan kegiatan terkait dengan bidang sistem pembayaran

Pengawasan terintegrasi dilakukan terhadap eksposur risiko dan pemenuhan aspek kelembagaan dan hukum, aspek kelayakan bisnis, serta aspek tata kelola, risiko, dan pengendalian

  1. Masa Peralihan

Penerbit yang belum berizin Wajib mengajukan izin kepada BI paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku
Penyelenggara berizin wajib menyampaikan surat pernyataan dan jaminan (representations & warranties) paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku
Penerbit berizin berupa LSB wajib memenuhi ketentuan modal disetor (Rp 3 miliar) paling lambat 6 bulan sejak PBI berlaku
Penyelenggara yang telah memiliki lebih dari 1 izin pada kelompok PJSP yang berbeda
harus melakukan penyesuaian apabila pihak tersebut mengajukan permohonan izin baru sebagai Penyelenggara kepada BI
Penerbit berizin berupa LSB wajib memenuhi komposisi kepemilikan saham apabila setelah berlakunya PBI ini penerbit melakukan perubahan kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan kepemilikan asing
Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada: a. Penyelenggara berizin b. Pihak dalam proses perizinan (pipeline) wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan tunggal apabila setelah berlakunya PBI ini, akan melakukan perubahan kepemilikan saham penyelenggara

source: cnbc indonesia (https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180507155118-37-13972/ini-aturan-lengkap-uang-elektronik-terbaru)

 

Categories: Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *